KABAR FIKKIA – Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan protein hewani dan swasembada pangan Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam International Conference of One Health Synergy (ICOHS) 2026 yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam (FIKKIA) Universitas Airlangga (UNAIR), Sabtu (17/10/2026) di Ballroom Hotel Aston Banyuwangi.
Dalam sesi tersebut, Dr. Alan Frendy Koropitan, S.Pi., M.Si., Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memaparkan potensi komoditas perikanan dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan dukungan kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Protein Bahari sebagai Penopang Ketahanan Pangan
Dr. Alan menjelaskan bahwa komoditas perikanan berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Berdasarkan data KKP yang dipaparkan dalam sesi tersebut, sektor perikanan menyumbang 57 persen dari total konsumsi protein hewani di Indonesia.
Rata-rata konsumsi ikan nasional disebut mencapai 25,36 Kg/ kapita per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan konsumsi daging ayam ras sebesar 7,26 Kg dan daging sapi sebesar 0,49 Kg/ kapita per tahun.
“Sektor perikanan menjadi tulang punggung utama penyedia protein hewani nasional. Pemanfaatan potensi blue food yang kaya akan nutrisi tinggi ini merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian gizi masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Dr. Alan.
Istilah blue food merujuk pada pangan yang berasal dari ekosistem perairan, termasuk ikan dan berbagai komoditas akuatik lainnya. Pengembangan sektor ini dinilai penting untuk memperkuat ketersediaan pangan bergizi sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.
Perkuat Produksi dan Infrastruktur Perikanan
Untuk mengembangkan sektor perikanan, KKP mengandalkan lima komoditas unggulan budi daya, yaitu udang, tilapia, rajungan dan kepiting, rumput laut, serta lobster.
Dr. Alan juga memaparkan enam program prioritas nasional periode 2025–2029. Program tersebut mencakup pembangunan 5.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi 14.000 hektare area budi daya di Pantai Utara Jawa, serta pengembangan 2.000 hektare integrated shrimp farming.
Program lainnya meliputi pengembangan 40.000 lokasi budi daya ikan air tawar berbasis desa, pengadaan 4.582 unit kapal modern, dan upaya mencapai swasembada garam nasional.
Menurut Dr. Alan, keberhasilan program tersebut memerlukan dukungan yang memadai dari hulu hingga hilir. Kebutuhan itu meliputi infrastruktur dasar, benih unggul, subsidi pakan dan obat-obatan, armada perikanan modern, serta fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage.
Ia juga menekankan perlunya kebijakan yang mempertimbangkan kebutuhan sektor pertanian dan perikanan secara seimbang. Dengan demikian, pengembangan produksi pangan dapat berjalan sesuai karakteristik dan tantangan masing-masing sektor.
Penguatan SDM untuk Keberlanjutan Program
Selain aspek produksi dan infrastruktur, kualitas SDM menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Dr. Alan menyoroti tantangan pembangunan manusia dan daya saing Indonesia yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan kebijakan nasional.
“Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kebutuhan seluruh sektor harus dipertimbangkan secara matang dan komprehensif. Mulai dari penguatan ketersediaan sarana prasarana, kesetaraan intervensi kebijakan, hingga peningkatan kapasitas SDM harus berjalan selaras. Tanpa pertimbangan yang menyeluruh dari hulu ke hilir, program yang dirancang tidak akan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Pembahasan tersebut menegaskan bahwa swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi. Dukungan kebijakan, infrastruktur, kapasitas pelaku usaha, dan kualitas SDM juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sektor pangan.
Melalui ICOHS 2026, FIKKIA UNAIR menghadirkan ruang pertukaran pengetahuan mengenai tantangan pangan dan kesehatan dari berbagai perspektif keilmuan. Forum ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan berbasis ilmu pengetahuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Penulis: Ajeng Aprisa Simorangkir
Editor: Avicena C. Nisa
