KABAR FIKKIA – Kementerian Sosial dan Politik BEM KM FIKKIA sukses menggelar agenda Sharing Session pada Minggu (07/06/2026) di Aula Kampus Mojo. Acara yang merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan FIKKIA Rise Up 2026 ini membedah isu-isu strategis, yakni terkait “Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)”, “Makan Bergizi Gratis (MBG)”, dan “Kondisi Ekonomi Terkini”.
Tercatat ada 42 mahasiswa hadir secara langsung dan 26 mahasiswa bergabung secara daring. Terdiri dari mahasiswa FIKKIA maupun mahasiswa dari universitas lain di sekitar Banyuwangi.
Diskusi menghadirkan dua narasumber utama, yaitu bahasannya Arvy Rizaldy S.E., M.M. selaku Anggota DPRD Banyuwangi, dan Drs. R. Agus Mulyono, S.Sos., M.Si. selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banyuwangi.
Soroti Pengelolahan Program Prioritas Nasional
Dalam pemaparannya, Arvy menekankan esensi dari program KDMP. Menurutnya, substansi KDMP adalah koperasi yang pada esensinya dari anggota untuk anggota. Harapannya suplai produk yang ada itu berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri. Konsep ini hampir sama seperti Koperasi Unit Desa.
Sharing session berlangsung sangat interaktif dengan terjadinya pertukaran gagasan dan pandangan yang tajam. Iskandar Zulkarnain (KH 25), turut memberikan sorotan kritis terkait implementasi program tersebut di lapangan. Ia menyoroti perihal kompetensi dan banyak sekali permasalahan pengelolaan sejak awal berjalannya program.
”Kita lihat MBG, awal kemunculan banyak sekali yang mengalami keracunan, bagaimana KDMP ini bisa terjamin berjalan” ujar Iskandar.
Menanggapi sorotan tersebut, Arvy Rizaldy memberikan pandangan bahwa terkait jaminan operasional secara teknis, pihak yang lebih tepat dan memiliki kapasitas untuk menjabarkannya secara komprehensif adalah Ketua Asosiasi KDMP secara langsung.
Sementara itu, Agus Mulyono turut merespons dinamika forum dengan menekankan bahwa program pemerintah pusat pada dasarnya dirancang dengan tujuan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat. Ia mengimbau mahasiswa agar tidak sekadar menyalahkan pemerintah, melainkan ikut melihat dan mengawal kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama, mulai dari tahap perencanaan hingga ke akar rumput.
Pernyataan ini memantik daya kritis dari Esqy, salah satu mahasiswa perwakilan Organisasi Mahasiswa Eksternal (Ormek) yang hadir.
“Bapak menyebutkan bahwa kita tidak boleh menyalahkan pemerintah dan harus memberdayakan SDM. Masalahnya, otoritas pengelolaan negara ada pada pemerintah. Yang patut dipertanyakan adalah, apakah kita sedang berfokus memperbaiki SDM rakyatnya, atau justru SDM yang ada di dalam sistem pemerintahan itu sendiri?” kritiknya tajam.
Agus menilai permasalahan SDM ini cakupannya luas. Bukan berarti hanya di masyarakat, tetapi juga menyasar pengelolah negara.
”SDM adalah nomor satu. Namun kembali pada prinsip awal, pemerintah itu hadir dan berfungsi untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai mahasiswa, silakan berikan kritik yang dilandasi oleh data dan fakta, serta akan jauh lebih baik lagi apabila kritik tersebut disertai dengan tawaran solusi,” paparnya.
Meski diskusi berjalan semakin hangat dan interaktif, sesi sharing session ini pada akhirnya harus disudahi mengingat keterbatasan alokasi waktu acara.
Melihat dinamika forum yang hidup, Kepala Bakesbangpol Banyuwangi, Agus Mulyono, memberikan apresiasi khusus.
“Saya sangat antusias dengan acara ini, dan apresiasi kepada BEM FIKKIA. Acara-acara seperti ini yang dibutuhkan mahasiswa sekarang,” ungkapnya.
Melalui inisiatif ruang diskusi yang digagas oleh Kementerian Sosial dan Politik BEM KM FIKKIA ini, diharapkan para mahasiswa tidak hanya sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan mampu berpikir kritis dan proaktif dalam mengawal isu-isu strategis di masyarakat. Kehadiran representasi dari pihak legislatif dan eksekutif secara langsung di kampus dinilai menjadi jembatan dialog yang sangat efektif guna menyelaraskan gagasan akademis dengan realitas tantangan sosial-ekonomi di lapangan.
Penulis: Satria Farelly
Editor: Avicena C. Nisa